Bedah Program La Nyalla: Olahraga

Bukan Hanya Prestasi, Tapi Juga Modal Sosial

Berbicara olahraga harus dalam dua koridor. Yang pertama koridor olahraga prestasi. Yang kedua, koridor olahraga sebagai modal sosial. Kedua koridor ini penting. Prestasi mengukir sejarah dan meninggalkan legacy. Sedangkan modal sosial berkaitan langsung dengan kesehatan warga. Warga yang sehat, berbanding lurus dengan produktifitas dan keunggulan.

Pertama kita bedah olahraga prestasi. Seperti halnya negara-negara maju yang mulai menentukan prioritas cabang olahraga, Jatim juga harus berani menentukan skala prioritas. Cabang olahraga prestasi apa yang harus digelontor pembiayaan lebih.

Dari data KONI Jatim, selama ini ada lima cabang olahraga yang menjadi lumbung emas. Baik di tingkat nasional maupun internasional. Yakni, panahan, menembak, balap sepeda dan renang. Serta yang potensial menyusul, gulat, wushu dan karate.  Tentu diikuti cabang-cabang olahraga lainnya yang menjadi penambang perak dan perunggu.

Prioritas ini harus diimbangi dengan standarisasi infrastruktur. Mulai dari tempat latihan untuk kesinambungan pembinaan dan kaderisasi. Hingga venue pertandingan standar internasional. Sehingga Jatim berpotensi menjadi tuan rumah dalam skala apapun. Cabang olahraga yang potensial harus mendapat perhatian lebih. Sehingga tidak muncul lagi problem pembajakan atlit oleh provinsi tetangga.

Lantas bagaimana dengan cabang lain yang tidak potensial? Tentu tetap dilakukan pembinaan. Tetapi KONI dan pengurus cabang harus membuat roadmap waktu, di tahun berapa cabang tersebut akan menorehkan prestasi. Roadmap itu pun harus diuji, sebelum diputuskan untuk disupport total oleh pemerintah.

Sedangkan olahraga sebagai modal sosial harus dilakukan dengan kembali mengedukasi masyarakat di semua lapisan untuk berolahraga. Untuk hidup sehat. Literatur abadi tentang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, harus digelorakan. Termasuk slogan kita dahulu, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ini bukan kuno, meskipun kita ada di jaman now. Tetapi slogan itu abadi dan fundamental.

Hanya saja harus diikuti dengan ketersediaan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga dan hidup sehat. Setiap kota dan kabupaten harus dan mutlak menyediakan ruang terbuka hijau sebagai sarana olahraga masyarakat. Harus ada ruang bebas polusi. Atau minimal jauh dari polusi. Dan ruang-ruang itu tidak harus terkosentrasi di suatu tempat. Tetapi harus tersebar. Di setiap sudut kawasan. Di setiap kawasan hunian. Di setiap kelurahan.

Ini adalah investasi masa depan. Karena kesehatan warga adalah modal sosial. Kita juga harus mendukung lahirnya komunitas-komunitas olahraga. Lahirnya tempat dan fasilitas fitness. Termasuk sekolah-sekolah sepakbola atau dojo untuk anak-anak usia sekolah dasar. Karena semua itu adalah perangkat pendukung. Jangan dipandang sebelah mata. Karena kesehatan akan semakin mahal.

Pemerintah wajib memberikan apresiasi, bukan saja kepada atlit dalam olahraga prestasi, tetapi juga kepada pegiat dan masyarakat yang memberi andil lahirnya generasi sehat. Termasuk perhatian kepada perguruan-perguruan silat dan klub-klub sepakbola amatir. Karena mereka memberi kontribusi kepada lahirnya generasi muda sehat, yang juga memiliki potensi untuk mengukir prestasi.

Nantikan bedah program La Nyalla selanjutnya.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Others

Bedah Program La Nyalla: Kepentingan Provinsi

Aktif Perjuangkan ke Pemerintah Pusat

Selain menyatukan langkah bersama antara Gubernur dengan 29 bupati dan 9 walikota di Jatim, masih ada satu lagi tugas utama seorang Gubernur mendatang. Apa itu? Secara aktif dan konsisten memperjuangan kepentingan provinsi ke pemerintah pusat. Untuk memastikan program-program pemerintah pusat dapat kita rebut dan sesuai dengan kepentingan Jatim.

Mengapa? Karena ada domain kebijakan yang memang menjadi domain pemerintah pusat, yang sudah di luar kontrol provinsi dan kabupaten/kota. Domain pemerintah pusat itu ada di kementerian dan instansi pusat terkait. Pembagian itu bisa kita baca di UU Nomor 9 Tahun 2015 dan peraturan turunannya.

Jawa Timur memiliki potensi di sektor kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya mineral; perdagangan; dan perindustrian. Semua sektor ini terkait dengan domain kebijakan pemerintah pusat. Karena memang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (irisan antara pusat dan daerah) yang bersifat pilihan. Karena sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Nah, sejak Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan pasar bebas berlaku, kita harus jujur mengakui bahwa Jatim juga terdampak. Nilai ekspor dan impor kita terus berhimpitan. Pasar dalam negeri juga terus dibanjiri barang impor. Tenaga kerja asing perlahan tapi pasti sudah masuk.

Satu contoh nyata, industri mebel rotan Jatim, yang terpusat di kawasan Gresik dan Krian. Dulu, mereka bisa ekspor ke Eropa dan Jepang hingga 20 kontainer satu bulan. Sekarang 5 kontainer sudah bagus. Mengapa? Karena kalah bersaing dengan produk Tiongkok. Padahal Tiongkok juga mengambil bahan baku rotan yang tempat yang sama, di Kalimantan.

Ada banyak variable yang harus diperjuangkan dalam contoh kasus di atas. Dan beberapa di luar domain pemerintah provinsi. Tetapi menjadi domain pemerintah pusat. Mulai dari penyederhanaan perijinan hingga efisiensi biaya pengapalan bahan baku, dan pengapalan hasil akhir produksi. Hal seperti ini harus diperjuangkan. Bukan didiamkan dengan dalih urusan pusat.

Di sektor perikanan, kementerian kelautan dan perikanan memiliki anggaran multiyears untuk memproduksi beberapa kebutuhan sektor perikanan dan kelautan untuk diberikan sebagai bantuan kepada nelayan. Ada puluhan item program bantuan, mulai dari mini cold-storage, mobile cold-storage, kapal nelayan fiber, dan bantuan alat pencari ikan pengganti centrang. Masih banyak lagi lainnya. Ini harus direbut dan diperjuangkan oleh gubernur agar Jatim sebagai sentra perikanan dan kelautan mendapat prioritas.

Begitu pula terhadap kementerian partanian, perindustrian dan perdagangan. Hal yang sama harus diperjuangkan. Termasuk pula terhadap instansi pusat terkait. Sebut saja PLN. Urusan listrik harus diperjuangkan agar penambahan pasokan listrik untuk Jatim terjamin dan terukur. Permudah kebutuhan infrastruktur untuk kepentingan pembangkit listrik.

Begitu pula pariwisata. Kita sempat bangga, obyek wisata Gunung Bromo sempat masuk dalam program “10 Bali Baru” pemerintah pusat, selain Danau Toba, Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Labuan Bajo, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.

Tetapi belakangan pemerintah pusat, melalui kementrian pariwisata merevisi menjadi 4 obyek saja yang akan dibangun oleh pusat. Yakni Danau Toba, Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dan Labuan Bajo.

Seperti ini harus kita perjuangkan. Pertanyakan, mengapa Gunung Bromo batal dikembangkan oleh pusat menjadi “Bali Baru”? Harus diperjuangkan agar keputusan revisi itu bisa ditinjau kembali.

Nah, upaya-upaya seperti ini berlaku kepada seluruh instansi pemerintah pusat. Gubernur harus menjadi agregator untuk merebut semua “berkah” dari pusat untuk kepentingan provinsinya. Bila terhadap sektor pilihan saja kita serius, apalagi terhadap sektor yang wajib, seperti kesehatan, pendidikan dan urusan sosial lainnya. Hanya dengan itu kita bisa mempercepat menuju Jatim makmur.

Nantikan bedah program La Nyalla selanjutnya.

Leave a comment

Filed under Others

Bedah Program La Nyalla: Politik Kebijakan

Satukan Langkah 38 Kabupaten/Kota

 

Gagasan besar La Nyalla Mahmud Mattalitti membawa Jawa Timur makmur melalui pembangunan yang berkeadilan sosial dan mengentas kemiskinan, akan terwujud dengan satu kunci. Yakni, menyatukan langkah antara Gubernur dengan 29 bupati dan 9 walikota di Jatim.

Salah satu tugas Gubernur memang melakukan fungsi koordinasi dengan bupati dan walikota di wilayahnya. Karena itu Gubernur diberi kewenangan untuk melakukan supervisi, terhadap rencana program dan rencana anggaran kabupaten kota. Fungsi supervisi inilah yang harus dioptimalkan. Untuk memastikan percepatan menuju Jatim makmur.

Semua orientasi kebijakan harus disatukan menuju kemakmuran warga Jawa Timur. Ke depan, kita jangan lagi melihat adanya problem yang muncul akibat kebijakan yang berbeda, antar kabupaten atau kota di Jatim. Harus tidak ada lagi hambatan teritorial akibat kebijakan yang berbeda-beda.

Sebagai ilustrasi, misalnya industri migas di Bojonegoro. Harus didukung Bupati Tuban untuk sektor hilirnya. Baik perizinan pipanisasi, maupun kepelabuhanan migas. Tanpa itu, yang terjadi justru hambatan ekonomi dan buruknya iklim dunia usaha.

Kita harus punya mindset bahwa provinsi ini ibarat kapal dagang atau ruang pameran. Di mana di dalamnya terdapat stan-stan yang terintegrasi dan ditata sistematis agar menarik atau memudahkan pengunjung pameran. Itu tidak bisa dicapai apabila tidak ada dirijen yang kuat untuk memadupadankan irama yang dihasilkan. Bila itu sudah terjadi, perlahan tapi pasti Jatim akan melesat meninggalkan provinsi-provinsi lain dalam tingkat kemakmuran penduduknya.

Gubernur harus mengetahui secara detil persoalan masing-masing daerah. Jika perlu, harus lebih banyak waktu diluangkan untuk berada di kabupaten/kota. Semua kekuatan yang dimiliki oleh provinsi harus di arahkan untuk penguatan ekonomi kabupaten/kota. Karena sejatinya di situlah fungsi dan peran pemerintah provinsi dalam menyejahterakan rakyatnya.

Mengubah mindset bupati dan walikota untuk mulai menggunakan pendekatan government entrepreneur mutlak dilakukan. Karena tantangan ke depan akan semakin sulit. Jika tidak dilakukan perubahan yang fundamental, tidak akan pernah kita mampu mewujudkan Jatim makmur. Yang terjadi hanyalah government as usual. Asal sudah duduk sebagai kepala daerah, lakukan seperti sediakala, apa adanya. Tiba-tiba sudah lima tahun.

Nantikan tulisan bedah program La Nyalla selanjutnya.

Leave a comment

Filed under Others

Bedah Program La Nyalla: UMK Buruh

Kurangi Pengeluaran Rutin

Setiap tanggal 1 Mei, kita pasti melihat rutinitas aksi buruh di peringatan Mayday. Maklum, selain aksi ini berlangsung global, di hari itu buruh juga libur kerja. Nah, di hari itu, kita juga hampir pasti mendengar tuntutan kenaikan upah dari organisasi buruh.

Kenaikan upah buruh memang keniscayaan. Seiring laju inflasi yang pasti. Angkanya tidak signifikan bagi buruh. Tapi bagi pengusaha menjadi signifikan. Karena itu kita selalu melihat silang sengkurat perdebatan antara asosiasi para buruh dan asosiasi pengusaha.

Memang, kenaikan upah di kisaran angka Rp. 500 ribu atau satu juta dianggap tidak signifikan oleh buruh. Karena toh sekali terjadi inflasi kebutuhan pokok, angka itu seolah hilang ke laut. Sebaliknya bagi pengusaha, satu juta rupiah dikalikan jumlah buruhnya yang ribuan adalah angka yang fantastis.

Belum lagi komponen pembiayaan untuk buruh. Faktanya bukan cuma upah. Tetapi juga iuran asuransi tenaga kerja. Jaminan uang pensiun. Tambahan lembur. THR dan lainnya. Total bisa menjadi 25 sampai 35 persen dari whole-cost.

Bila cost itu terus bergerak menembus 35 persen, menjadi sangat rawan. Pengusaha akan give up dan hengkang. Atau menempuh jalan otomasi industri. Dan kita tahu otomasi industri membawa konsekuensi mengurangi tenaga manusia. Karena digantikan mesin.

Padahal otomasi industri adalah persoalan kita berikutnya di tahun-tahun mendatang ini. Karena ini pasti akan terjadi. Seiring inovasi permesinan dan teknologi.

Lantas dimana pemerintah? Rupanya selama ini dalam persoalan buruh, khususnya terkait UMK/UMP, pemerintah memilih menjadi mediator. Memfasilitasi forum tripartit. Pemerintah, buruh dan pengusaha. Untuk kemudian menyepakati angka. Setiap tahun akan selalu begitu.

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur, Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti punya pandangan berbeda soal ini.

Bagi La Nyalla, dalam kacamata Keadilan Sosial dan pengentasan Kemiskinan, buruh adalah kelompok masyarakat yang meskipun produktif, tetapi masih tetap dalam koridor masyarakat miskin. Karena itu, APBD harus juga menyapa mereka.

Mengapa buruh masuk dalam kategori masyarakat miskin? Karena meskipun produktif, buruh masih tetap kesulitan untuk melakukan saving dan investasi. Sekali terkena “musibah”, bisa tiba-tiba menjadi sangat miskin. Karena penghasilan dan pengeluaran mereka impas.

Mengapa? Karena pengeluaran mereka juga besar. Kebanyakan buruh tinggal di tempat yang terpisah dari pabrik. Sehingga membutuhkan transportasi. Baik publik maupun privat; biasanya sepeda motor. Rumah tinggal mereka kebanyakan sewa. Sehingga dana dikeluarkan setiap bulan hanya untuk bayar sewa. Tanpa ada peluang untuk memiliki hunian itu.

Buruh yang sudah berkeluarga juga makin kompleks persoalan yang dihadapi. Biaya keperluan pendidikan anak. Meskipun SPP bisa gratis, tetapi pengeluaran start up ketika pendaftaran siswa baru, fakta; ada biaya yang diperlukan. Mulai dari sekadar beli tas, perlengkapan, sepatu dan lain-lain.

Item pengeluaran itu bisa dirinci. Pemerintah juga bisa mendata, buruh yang sudah memiliki anak dengan yang belum. Semua bisa dengan mudah didata dengan kemampuan akses pemerintah. Sehingga dari total 2,9 juta buruh di Jatim, bisa dipetakan.

Untuk apa? Di sinilah gagasan La Nyalla. Pemerintah harus hadir.

Kita memiliki kawasan industri yang sudah dan sedang disiapkan. Mulai dari kawasan industri di Surabaya (SIER), Pasuruan (PIER) dan kota/kabupaten lainnya se-Jatim. Tetapi tidak ada satupun di kawasan industri itu dibangun rusun buruh.

Padahal kalau pemerintah membangun rusun di situ, kemudian melengkapi dengan fasum dan kendaraan shuttle gratis ke pabrik-pabrik di dalam kawasan itu, akan sangat membantu mengurangi pengeluaran buruh.

Apakah pemerintah tidak mampu membangun rusun? Apakah pemerintah tidak bisa mengajak REI untuk mewujudkan hal itu? Tentu mampu asal mau. Atau apakah pemerintah tidak mampu menyediakan bus buruh gratis? Angkanya bisa dengan mudah dihitung dan tidak besar.

Begitu pula dengan mudah pemerintah bisa memberikan bantuan tahunan untuk start up pembiayaan pendidikan anak-anak buruh.

Balai-balai latihan kerja harus diubah orientasinya untuk memberikan peningkatan skill buruh dalam menghadapi era otomasi. Harus mampu mengoperasikan interface-interface yang terdapat di mesin-mesin baru yang akan bertengger di pabrik-pabrik mereka.

Semua upaya harus dilakukan pemerintah untuk memberikan hasil akhir dua hal penting: Pertama, mengurangi beban pengeluaran buruh. Kedua, memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha.

Inilah keadilan sosial dan upaya mengurangi kemiskinan.

Nantikan tulisan bedah program La Nyalla lainnya.

Leave a comment

Filed under Others, People

Bedah Program La Nyalla: SPP Pelajar SMA/SMK

Tidak Adil Kalau yang Kaya Gratis

Keadilan Sosial memang menjadi program utama Bakal Calon Gubernur Jawa Timur, Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti. Selain program mengentas kemiskinan di Jatim. Maka semua program turunan yang dicanangkan, juga harus bermuara kepada Keadilan Sosial dan upaya mengentas kemiskinan.

Begitu pun menyoal pembiayaan sekolah untuk tingkat SMA dan SMK. Yang per Januari 2017 lalu, resmi dikelola pemerintah provinsi. Setelah sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten/kota. Hiruk pikuk pengalihan wewenang ini sempat memedia.

Saat itu, sebut saja walikota Surabaya Tri Risma, yang keberatan dengan pengalihan itu. Dengan dalih, Pemkot Surabaya selama ini sudah mampu menggratiskan SPP SMA dan SMK. Lantas dia khawatir, jika dikelola provinsi, akan tidak gratis lagi.

APBD Kota Surabaya memang tertinggi di Jatim. Tahun 2017 tercatat Rp. 8,5 triliun. Tetapi kemampuan ini tidak merata di Jatim. Bandingkan dengan Kabupaten Sampang yang hanya Rp. 1,25 triliun.

Nah, keputusan pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan pendidikan di tingkat SMA dan SMK ke provinsi memang beralasan. Selain agar pemerintah kota dan kabupaten fokus di pelayanan pendidikan dasar dan menengah serta PAUD. Juga agar fokus pada pelayanan masyarakat. Karena fungsi pelayanan masyarakat yang bersifat langsung (touch down) ada di kota dan kabupaten. Bukan di provinsi.

Lantas mengapa terjadi hiruk pikuk? Apakah benar pemerintah provinsi di Jatim tidak mampu menggratiskan SPP untuk pelajar SMA dan SMK se Jatim?

Perhitungannya begini. Jumlah pelajar SMA dan SMK se Jatim tahun 2016, tercatat 1.1 juta pelajar. Biaya per tahun satu siswa, dengan pagu tertinggi Kota Surabaya, adalah 3 juta rupiah. Artinya 3 juta rupiah dikalikan 1,1 juta siswa menjadi Rp. 3,3 triliun.

Apakah APBD Jatim yang dikisaran angka Rp. 23 triliun mampu mensubsidi? Jika dipaksakan pasti mampu. Tentu dengan mereformasi kebijakan anggaran.

Pertanyaannya, benarkah dari 1,1 juta siswa tersebut semuanya tidak mampu membayar SPP?

Kembali ke program La Nyalla, dimana Keadilan Sosial dan pengentasan Kemiskinan harus menjadi pisau bedah dari semua program. Maka, akan tidak adil apabila ada orang kaya di antara 1,1 juta siswa itu yang menikmati hak yang seharusnya dinikmati orang miskin.

Sebab, bukankah alokasi yang dinikmati si kaya itu, seharusnya bisa untuk program pengentasan kemiskinan di sektor yang lain?

Inilah mengapa La Nyalla menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai jalan keluar membawa Jawa Timur makmur.

Pemerintah memiliki tools dan alat untuk memetakan siapa dari 1,1 juta siswa itu yang “wajib” dibantu. Dan sebaliknya siapa yang tidak “wajib” dibantu? Bahkan menjadi tidak adil apabila mereka disubsidi.

Di sinilah penekanan fundamental dari gagasan La Nyalla menyoal keputusan pemerintah pusat yang mengalihkan wewenang pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi.

Jadi bukan sekedar untuk pencitraan, tapi melupakan esensi dasar dari keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan yang harus diprioritaskan.

Nantikan tulisan bedah program La Nyalla lainnya.

 

Leave a comment

Filed under Hot Issue, Others, People

Buku Hitam Putih La Nyalla

Cover Depan

Berikut buku Hitam Putih La Nyalla Mahmud Mattalitti edisi digital

Silakan membaca

PRAKATA

Bab 1 – Pendahuluan

Bab II Masa Kanak Kanak dan Perguruan Tinggi

Bab III Mahligai Rumah Tangga

Bab IV Jadi Pengusaha

Bab V Organisasi Kemasyarakatan

Bab VI Amal Keagamaan

Bab VII Politik Pelurus Bangsa (1)

Bab VII Politik Pelurus Bangsa (2)

Bab VIII Olahraga dan Seni Budaya

Bab IX Komentar Para Tokoh

Bab X Penutup

 

1 Comment

Filed under Others

Orang Muda di sekitar Ahmadinejad

Anak Muda Menjadi Konsultan Ahmadinejad di Pemerintahan

Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad menjelaskan beberapa alasan pengangkatan tim konsultan muda di badan eksekutif negara. Dikatakannya, “Tim konsultan muda sengaja dibentuk untuk mengokohkan spritual revolusi dan harapan dalam struktur birokrasi negara.”

Continue reading

Leave a comment

Filed under People